Ilustrasi Kapal Perang

ITS Buat Kapal Perang 1,8 Miliar

Indonesia masih belum mandiri dalam bidang pertahanan dan alat utama sistem senjata (alutsista). Dengan berbekal keinginan yang kuat untuk mewujudkan kedaulatan sistem pertahanan nasional, ITS melalui Konsorsium Pengembangan Kapal Perang Nasional (KPKPN) menggagas pembuatan kapal perang anti radar. Tak tanggung-tanggung, riset ini didanai pemerintah senilai Rp 1,8 Miliar.

Kampus ITS, ITS Online - ''ITS menjadi leader Konsorsium Pengembangan Kapal Perang Nasional,'' ujar Subchan MSc PhD, salah satu anggota dari tim riset kapal perang. Dengan digarap oleh dosen dari beberapa jurusan di ITS, riset kapal perang ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.

ITS tak bekerja sendiri, mengingat riset ini adalah riset nasional, maka ITS dibantu oleh beberapa perguruan tinggi negeri lain. Yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Surabaya (UNS), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Akademi Angkatan Laut (AAL).

Tak hanya itu, sejumlah perusahaan besar pun turut bekerja sama guna merealisasikan kapal perang tersebut. Seperti PT PAL Indonesia, PT Terafulk Group dan PT Len Industri. ''Harapannya nanti kapal perang ini dapat diproduksi di Indonesia dalam jumlah besar,'' imbuh Subchan.

Konsorsium ini bermula dari workshop inisiasi bidang kapal perang yang dilaksanakan Agustus 2011 lalu. Dari workshop itulah ITS mengambil langkah lebih lanjut terkait penelitian kapal perang tersebut. Termasuk pembuatan proposal untuk kemudian diajukan ke pemerintah. ''Pembuatan proposal untuk konsorsium ini telah selesai sejak akhir tahun 2011,'' ungkap Hendro Nurhadi Dipl Ing PhD, Ketua KPKPN.

Manufacturing Hope 10

Pergantian Direksi yang Sangat Bising

Selasa, 24 Januari 2012

Bising! Itulah satu kata yang bisa menggambarkan dengan tepat setiap akan terjadi penggantian direksi di sebuah perusahaan BUMN. Di antara yang bising-bising itu, yang paling berisik ada dua: proses pergantian direksi di 15 perusahaan perkebunan dan satu perusahaan telekomunikasi.

Memang, masa jabatan direksi di 15 perusahaan perkebunan BUMN segera berakhir. Demikian juga di Telkom. Persiapan penggantian direksi pun harus dilakukan. Maka, terjadilah apa yang terjadi sekarang ini, hari-hari ini, Perang Baratayudha! Calon yang diperkirakan akan menjadi direktur utama dihancur-hancurkan. Lewat SMS maupun kasak-kasuk. Mereka itu harus digulingkan. Kalau perlu sekalian menterinya!

Beredar pula susunan direksi baru di beberapa BUMN yang katanya sudah direstui menteri atau deputi atau DPP berbagai partai. Kalau membaca susunan direksi itu, seolah-olah sudah seperti yang sebenar-benarnya. Beredar pula daftar riwayat hidup banyak orang yang dipuji-puji dengan hebatnya. Merekalah yang dijamin pasti berhasil menjadi direktur atau direktur utama.

Kebisingan itu bertambah-tambah karena setiap orang juga melobi kanan-kiri, atas-bawah, muka-belakang. Termasuk melobi teman-teman dekat saya. Juga melobi adik saya yang hidup sederhana di rumah Perumnas di Madiun. SMS saya pun penuh dengan lalu lintas maki-maki dan puji-puji.

Melihat dan merasakan semua kebisingan itu, saya teringat kejadian beberapa tahun lalu. Yakni ketika terjadi pembunuhan yang latar belakangnya hanya ingin jadi direktur utama anak perusahaan BUMN. Bayangkan. Baru rebutan jadi direktur anak perusahaan saja sudah sampai terjadi pembunuhan. Sampai melibatkan pejabat negara yang begitu tingginya.

Manufacturing Hope 9

Jangan Paksa Tiba-Tiba Makrifat

Senin, 16 Januari 2012

Mendikbud layak memberikan penghargaan kepada Wali Kota Solo Jokowi, setidaknya untuk satu hal: mempromosikan keberhasilan program kementeriannya. Khususnya, dalam pengembangan mobil Esemka. Mendikbud Mohamad Nuh-lah yang memprogramkan 23 sekolah menengah kejuruan (SMK) itu merakit mobil Esemka. Tiga di antaranya SMK swasta. Satu di antara tiga itu adalah SMK Muhammadiyah Borobudur, Magelang, yang dua tahun lalu ikut jadi korban meletusnya Gunung Merapi.

Siswa SMK Muhammadiyah ini, sebagaimana SMK Solo yang sudah dipromosikan Jokowi, bahkan sudah melewati beberapa tahap kesulitan perakitan mobil. Mula-mula merakit satu mobil. Lalu, dibongkar lagi untuk dirakit lagi. Dibongkar lagi dan dirakit lagi.

Tahap berikutnya, SMK tersebut bersama-sama dengan 23 SMK lainnya diberi wewenang (dan uang) untuk membeli suku cadang yang bisa dirangkai menjadi mobil. Boleh impor, boleh dari dalam negeri. Uangnya disediakan.

Mereka memilih mengimpor dari Tiongkok. Karena tidak mungkin setiap SMK mengimpor sendiri-sendiri, 23 SMK tersebut bersepakat menunjuk sebuah perusahaan importer. Dipilihlah spare part mesin berbasis teknologi merek Wuling dari Tiongkok.

Spare part impor itu dibagikan secara merata ke 23 SMK. Inilah yang kemudian dipakai belajar merakit dengan tingkat kesulitan lebih tinggi.

Manufacturing Hope 8

Mengubah Pemikiran Gajah di Pelupuk Mata

Senin, 09 Januari 2012

Ide-Ide segar bisa datang dari mana saja. Salah satunya disampaikan oleh Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya Holding Arifin Tasrif. Saya sangat tertarik dengan ide baru yang bisa sedikit mengatasi kesulitan gas untuk bahan baku pupuk. Ketika ide teman-teman Pupuk Sriwijaya ini saya sampaikan dalam pertemuan khusus dengan Presiden SBY, beliau juga sangat memuji.

Ide ini juga menjadi bukti bahwa berpikir kreatif lebih penting daripada terus-menerus mengeluh. Selama ini ada gejala terlalu banyak energi para pimpinan BUMN untuk mengeluh, ngomel, ikut menghujat. Termasuk soal kekurangan gas untuk bahan baku pabrik pupuk ini.

Sampai-sampai saya pernah sangat kasihan pada industri pupuk yang harus menutup pabriknya karena kekurangan gas. Sampai-sampai, sewaktu saya menjabat Dirut PLN, saya menegaskan: biarlah gas-gas di Sumsel lebih diutamakan untuk pupuk. Padahal, saat itu PLN sendiri sangat membutuhkan gas.

Tentu, banyak teman PLN yang kurang setuju. Tetapi, saya punya logika sendiri. PLN masih bisa mencari sumber listrik dari bahan baku lain. Bahkan, untuk Sumsel, bahan baku itu melimpah: batubara dan air.

Sedangkan pabrik pupuk Sriwijaya harus tutup kalau tidak mendapat gas. Memang, PLN tetap memerlukan gas, tetapi sebenarnya tidak harus sebanyak kapasitas pembangkitnya. Gas untuk PLN harus hanya untuk lima atau tujuh jam sehari. Yakni untuk jam-jam 16.00 sampai jam 22.00.

Memang, harus ada pemikiran yang radikal. PLN perlu membuat tangki CNG (compressed natural gas).

Manufacturing Hope 7

Tempat Bersandar Harus Kukuh

Senin, 02 Januari 2012

Tentu ini bukan rahasia negara –karena yang saya kemukakan hanya suasananya. Dalam beberapa sidang kabinet belakangan ini Presiden SBY begitu keras –dalam ucapan maupun mimik wajahnya. Terutama ketika menyangkut pelaksanaan program-program kabinet yang lambat. Bahkan, Presiden SBY sampai masuk ke persoalan yang detail. Belum pernah presiden memimpin rapat kabinet begini keras dan detail.

Misalnya, ketika membahas birokrasi yang menurut penilaian presiden ternyata menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan banyak program. Dalam hal kelambanan birokrasi ini boleh dibilang presiden sudah sampai tahap marah –benar-benar marah.

Misalnya, begitu banyak pejabat pusat dan di daerah yang mengatakan bahwa rancangan keputusan sudah di meja presiden. Padahal, masih entah di mana. Ini bisa menimbulkan anggapan presiden yang lambat.

Walhasil, keterlambatan birokrasi seperti itu tidak boleh lagi terjadi pada 2012. Bahkan, entah sudah berapa kali presiden meminta agar para menteri ”bekerja dan berpikir dan bertindak out of the box”. Tidak boleh lagi bekerja seperti biasanya dan mengambil jalan yang biasa. Bahkan, presiden sendiri seperti menantang birokrasi untuk beradu cepat. ”Hari ini sampai di meja saya, esok harinya sudah saya tanda tangani,” tegas beliau.

Tentu kemarahan presiden seperti itu tidak akan sampai terlihat di publik. Presiden terlalu santun untuk urusan seperti ini. Tapi, ke dalam, terlihat jelas bahwa Presiden SBY berubah. Dia ingin mewujudkan ucapannya di depan publik beberapa waktu lalu bahwa gaya kepemimpinannya akan lebih tegas dan cepat.

Perubahan itu juga terasa saat melakukan perjalanan dengan naik kereta api ke Cilacap pada 28 Desember lalu.

Manufacturing Hope 6

Bisakah Merpati Hidup Lagi?

Selasa, 27 Desember 2011

Yang Punya Ide Terbaik Dapat Avanza

Kadang libur itu penting. Pada hari tanpa kesibukan itulah persoalan yang rumit bisa dibicarakan secara mendasar, detail, dan habis-habisan. Misalnya, pada hari libur Sabtu lalu. Enam jam penuh bisa membicarakan rumitnya persoalan Merpati Nusantara Airline.

Tidak hanya direksi dan komisaris yang hadir, tapi juga seluruh manajer senior. Ruang rapat sampai tidak cukup sehingga pindah ke ruang tamu yang secara kilat dijadikan arena perdebatan.

Meski saya yang memimpin rapat, tidak ada hierarki di situ. Segala macam jabatan dan predikat saya minta ditanggalkan. Tidak ada menteri, tidak ada Dirut, tidak ada komisaris, dan tidak ada bawahan. Semua sejajar sebagai orang bebas. Duduknya pun tidak diatur dan tidak teratur.

Operator laptop dan proyektornya sampai duduk di lantai. Kebetulan saya juga hanya memakai kaus dan celana olahraga. Belum mandi pula. Baru selesai berolahraga bersama 30.000 karyawan dan keluarga Bank Rakyat Indonesia se-Jakarta memperingati ultah ke-116 mereka yang gegap gempita.

Pindah dari acara BRI ke acara Merpati pagi itu rasanya seperti pindah dari surga ke Marunda. Dari perusahaan yang labanya Rp 14 triliun ke perusahaan yang ruginya tidak habis-habisnya. Dari jalannya operasional saja Merpati sudah rugi besar.

Apalagi, kalau ditambah beban-beban utangnya. Tiap bulan pendapatannya hanya Rp 133 miliar. Pengeluarannya Rp 178 miliar. Pesawatnya tua-tua. Sekali dapat yang baru MA 60 pula.

Suasana kerja di Merpati pun sudah seperti perusahaan yang no hope! Maka, jelaslah bahwa persoalan Merpati tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa.

Restrukturisasi perusahaan dengan cara modern sudah dicoba sejak dua tahun lalu.

Manufacturing Hope 5

Hope di Soekarno-Hatta dan Hope di Madura

Senin, 19 Desember 2011

Banyaknya ide baru tentu ikut menentukan keberhasilan manufacturing hope. Ide PT Angkasapura 2 menambah high speed taxi way exit yang sedang dikerjakan di Bandara Soekarno-Hatta sekarang ini, misalnya, adalah ide yang konkret.

Mudah dilaksanakan, murah biayanya, dan langsung terasa manfaatnya. Terutama dalam ikut mengatasi kepadatan frekuensi naik-turunnya pesawat. Pesawat yang baru mendarat tidak lagi terlalu lama berada di landasan. Landasan pun bisa segera digunakan pesawat berikutnya.

Apalagi jika taxi way east cross juga bisa segera dibangun. Dua landasan yang dimiliki Bandara Cengkareng itu bisa terhubung dengan lebih fleksibel. Dari atas tower ATC (air traffic control) minggu lalu saya melihat begitu banyak pesawat yang antre terbang dari landasan kiri. Sampai enam pesawat. Itu berarti penumpang harus bersabar menunggu terbang hingga 20 menit.

Sebaliknya, landasan kanan hanya dipakai sesekali. Tidak seimbangnya beban dua landasan tersebut, antara lain, terjadi karena belum dibangunnya?east cross tersebut. Kalau ada jalan pesawat yang menghubungkan dua ujung timur landasan tersebut, tentu pembebanan dua landasan itu bisa lebih seimbang.

Tentu harus dicek secara teknis. Saya bukanlah ahli bandara. Belum tentu yang saya kemukakan benar. Yang jelas, di dalam desain awal pembangunan bandara tersebut memang dimungkinkan pembangunan east cross itu “kelak”, di kemudian hari.

Ternyata ekonomi kita maju lebih cepat daripada yang diperhitungkan. Kata “kelak” yang digambarkan baru akan terjadi pada 2020 itu sudah tiba tiga tahun lalu. Sulitkah membangun east cross itu” PT Angkasapura 2 pasti mampu melakukannya segera.

Manufacturing Hope 4

Kursi Feodal Bertabur Puntung Rokok

Senin, 12 Desember 2011

Gaji dan fasilitas sudah tidak kalah. Kemampuan orang-orang BUMN juga sudah sama dengan swasta. Memang iklim yang memengaruhinya masih berbeda, namun plus-minusnya juga seimbang. Apakah yang masih jauh berbeda? Tidak meragukan lagi, kulturlah yang masih jauh berbeda. Di BUMN pembentukan kultur korporasi yang sehat masih sering terganggu.

Terutama oleh kultur saling incar jabatan dengan cara yang curang: menggunakan backing. Baik backing dari dalam?maupun dari luar. Backing dari dalam biasanya komisaris atau pejabat tinggi Kementerian BUMN. Tidak jarang juga ada yang menunggangi serikat pekerja. Sedangkan, backing dari luar biasanya pejabat tinggi kementerian lain, politisi, tokoh nasional, termasuk di dalamnya tokoh agama.?

Saya masih harus belajar banyak memahami kultur yang sedang berkembang di semua BUMN. Itulah sebabnya sampai bulan kedua ini, saya masih terus-menerus mendatangi unit usaha dan berkeliling ke kantor-kantor BUMN. Saya berusaha tidak memanggil direksi BUMN ke kementerian, melainkan sayalah yang mendatangi mereka.

Sudah lebih 100 BUMN dan unit usahanya yang saya datangi. Saya benar-benar ingin belajar memahami kultur manajemen yang berkembang di masing-masing BUMN. Saya juga ingin menyelami keinginan, harapan, dan mimpi para pengelola BUMN kita. Saya ingin me-manufacturing hope.?

Dengan melihat langsung kantor mereka, ruang direksi mereka, ruang-ruang rapat mereka, dan raut wajah-wajah karyawan mereka, saya mencoba menerka kultur apa yang sedang berkembang di BUMN yang saya kunjungi itu. Karena itu, kalau saya terbang dengan Citilink atau naik

Mengabdikah di BUMN? Lebih Sulitkah?

Manufacturing Hope 3
Senin, 05 Desember 2011

Benarkah menjadi eksekutif di BUMN itu lebih sulit dibanding di swasta? Benarkah menjadi direksi di perusahaan negara itu lebih makan hati? Lebih tersiksa? Lebih terkungkung birokrasi? Lebih terbelit peraturan? Lebih tidak ada hope? Jawabnya: entahlah.

Belum ada penelitian ilmiahnya. Yang ada barulah rumor. Persepsi. Anggapan.

Bagaimana kalau dibalik: tidak mungkinkah anggapan itu hanya cermin dari pepatah “rumput di halaman tetangga lebih hijau”. Atau bahkan lebih negatif lagi: sebagai kambing hitam? Yakni, sebuah kambing hitam untuk pembenaran dari kegagalan? Atau sebuah kambing hitam untuk sebuah ketidakmampuan?

Agar lebih fair, sebaiknya didengar juga suara-suara dari kalangan eksekutif swasta.

Mereka tentu bisa banyak bercerita. Misalnya, cerita betapa stresnya mengejar target dari sang pemilik perusahaan. Di sisi ini jelas menjadi eksekutif di swasta jauh lebih sulit. Bagi seorang eksekutif swasta yang tidak bisa mencapai target, hukumannya langsung di depan mata: diberhentikan. Bahkan, kalau lagi sial, yakni menghadapi pemilik perusahaan yang mulutnya kotor, seorang eksekutif swasta tidak ubahnya penghuni kebun binatang.

Di BUMN konsekuensi tidak mencapai target tidak ada. Menteri yang mewakili pemilik BUMN setidaknya tidak akan pernah mencaci maki eksekutifnya di depan umum.

Bagaimana dengan citra campur tangan yang tinggi di BUMN? Ini pun kelihatannya juga hanya kambing hitam. Di swasta campur tangan pemilik jauh lebih dalam.

Katakanlah direksi BUMN mengeluh seringnya dipanggil DPR sebagai salah satu bentuk campur tangan. Tapi, saya lihat, pemanggilan oleh DPR itu tidak sampai memiliki konsekuensi seberat pemanggilan oleh pemilik perusahaan swasta. Apalagi, Komisi VI DPR yang membawahkan BUMN sangat proporsional. Tidak banyak yang aneh-aneh. Bahkan, salah satu anggota DPR di situ, Mumtaz Amin Rais, sudah seperti anggota parlemen dari Inggris. Kalau bertanya sangat singkat, padat, dan langsung pada pokok persoalan. Tidak sampai satu menit. Anggota yang lain juga tidak ada yang sampai menghujat tanpa alasan yang kuat.

Neraka dari “Manajemen Musyrik”

Manufacturing Hope 2
Minggu, 27 November 2011

Manufacturing hope tentu juga harus dilakukan untuk bandara-bandara kita. Selain mencarikan jalan keluar untuk hotel-hotel yang ada di Bali, selama mengikuti KTT ASEAN saya berkunjung ke pelabuhan perikanan Benoa, melihat aset-aset BUMN yang tidak produktif di Bali dan diajak melihat proyek Bandara Ngurah Rai yang baru.

Tanpa dilakukan survei pun semua orang sudah tahu betapa tidak memuaskannya Bandara Internasional Ngurah Rai itu. Semua orang ngomel, mencela, dan mencaci maki sesaknya, ruwetnya, dan buruknya. Bandara itu memang tidak mampu menanggung beban yang sudah empat kali lebih besar daripada kapasitasnya.

Memang, PT Angkasapura I, BUMN yang mengelola bandara tersebut, sudah mulai membangun terminal yang baru. Tapi, terminal baru itu baru akan selesai paling cepat dua tahun lagi.

Berarti selama dua tahun ke depan keluhan dari publik masih akan sangat nyaring. Bahkan, keluhan itu akan bertambah-tambah karena di lokasi yang sama bakal banyak kesibukan proyek. Bongkar sana, bongkar sini. Pindah sana, pindah sini. Membangun terminal baru di lokasi terminal yang masih dipakai tentu sangat repot. Lebih enak membangun terminal baru di lokasi yang baru sama sekali.

Menghadapi persoalan yang begitu stres, hanya hope-lah yang bisa di-manufacture! Karena itu, memajang maket bandara baru tersebut besar-besar di ruang tunggu atau di tempat-tempat strategis lainnya menjadi penting. Saya berharap, penumpang yang ngomel-ngomel itu bisa melihat gambar bandara baru yang lebih lapang dan lebih indah. Perhatian penumpang harus dicuri agar tidak lagi selalu merasakan sumpeknya keadaan sekarang, melainkan diajak merasakan mimpi masa depan baru yang segera datang itu.

Demikian juga, PT Angkasapura II yang mengelola Bandara Soekarno-Hatta harus membantu manufacturing hope itu. Caranya, ikut membantu memasangkan maket bandara baru Ngurah Rai di lokasi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam beberapa cuplikan tulisan berikutnya saya akan menanmpilkan catatan pak Dahlan Iskan untuk perbaikan BUMN yang karena besar pengaruhnya pada akhirnya juga berkaitan dengan perbaikan bangsa (secara ekonomi)

Langkah Pertama: Manufacturing Hope!

Manufacturing Hope 1
Senin, 21 November 2011

Industri apakah yang harus pertama-tama dibangun di BUMN? Setelah sebulan menduduki jabatan menteri negara badan usaha milik negara (BUMN) dan setelah mengunjungi lebih dari 30 unit usaha milik publik ini, saya bertekad untuk lebih dulu membangun industri yang satu ini: manufacturing hope! Industrialisasi harapan.

Itu bisa saya lakukan setelah saya berketetapan hati untuk lebih memerankan diri sebagai seorang chairman/CEO daripada seorang menteri. Kepada jajaran Kementerian BUMN, saya sering” bergurau “lebih baik saya seperti chairman saja dan biarlah wakil menteri BUMN yang akan memerankan diri sebagai menteri yang sebenarnya”.

Sebagai chairman/CEO Kementerian BUMN, saya akan lebih fleksible, tidak terlalu kaku, dan tidak terlalu dibatasi oleh tembok-tembok birokrasi. Dengan memerankan diri sebagai chairman/CEO, saya akan mempunyai daya paksa kepada jajaran korporasi di lingkungan BUMN.

Meski begitu, saya akan tetap ingat batas-batas: seorang chairman/CEO bukanlah seorang president director/CEO. Ia bisa mempunyai daya paksa, tapi tidak akan ikut melaksanakan. Tetaplah penanggung jawab pelaksanaannya adalah president director/CEO di masing-masing korporasi BUMN.

Dengan peran sebagai chairman/CEO, saya tidak akan sungkan dan tidak akan segan-segan ikut mencarikan terobosan korporasi. Ini sesuai saja dengan arahan Presiden SBY bahwa menteri yang sekarang harus bisa berlari kencang. Dengan memerankan diri sebagai chairman/CEO, saya akan bisa memenuhi harapan tersebut.

Tengoklah, misalnya, bagaimana kita harus menghadapi persoalan hotel-hotel BUMN kita yang berada di Bali. Semuanya sudah berpredikat yang paling buruk. Inna Kuta Hotel sudah menjadi yang terjelek di kawasan Pantai Kuta. Inna Sanur (Bali Beach) sudah menjadi yang terjelek di kawasan Pantai Sanur.