Rudal Starstreak Arhanud TNI AD

Missile Startstreak Arhanud

Satuan Arhanud TNI AD sebenarnya telah dilengkapi dengan misil jarak dekat anti pesawat, Startstreak buatan Inggris. Arhanud memiliki beberapa jenis misil Starstreak, yang ditempatkan di beberapa jenis kendaraan tempur dan portabel.

Rudal Starstreak buatan Thales Air Defence Inggris merupakan SHORAD (short range air defence) rudal anti pesawat high velocity. Setelah ditembakkan kecepatannya terus berkembang hingga 3,5 Mach, untuk mengejar sasaran sejauh 7 kilometer.

Starstreak dipandu tiga laser beam, untuk meningkatkan kesuksesan mengunci dan menyergap pesawat musuh. Misil ini pun dilengkapi sistem foe and friend, sehingga tidak salah menembak sasaran.

Starstreak digunakan Inggris sejak tahun 1997, dengan kemampuan yang terus dikembangkan. Startstreak II diluncurkan tahun 2007, bisa menyergap pesawat lebih jauh dan dioperasikan dari berbagai ketinggian (helikopter dan kapal laut).

Menjelang Olimpiade London 2012, Menteri Pertahanan Inggris, memerintahkan

Bandara Perbatasan Tampung Hercules

Indonesia terus memperkuat pasukan dan infrastruktur di perbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Timur. Mabes TNI Cilangkap memerintahkan Pangdam VI Mulawarman Mayjen Subekti mengerahkan Detasemen Zeni Tempur Kodam VI, untuk membangun dan menambah panjang landasan, tiga bandar udara di perbatasan Indonesia-Malaysia.

“Kita hendak pastikan agar pesawat Hercules bisa mendarat di bandara-bandara tersebut,” ujar Pangdam VI Mulawarman.

Ketiga bandara yang akan renovasi:

Kepak Sayap Super Tucano Hingga SU 30 MK2

Tahun 2012 -2014 Indonesia akan didatangi banyak pesawat tempur dari berbagai jenis dan berbagai negara. Sayap sayap yang lemah itu, akan kembali mengepak dengan gagah. Betapa tidak, akan ada 34 jet tempur F-16, ada 16 Sukhoi SU27/SU30 MK2, 28 F-5 Tiger, 18 Super Tucano, serta 16 jet T-50 Golden Eagle.

Pada tahun 2014, kekuatan TNI AU akan meningkat cukup signifikan.

Super Tucano
Pesawat yang pertama datang tahun 2012 adalah 6 Super Tucano EMB-314 buatan Brasil. Bulan Agustus 2012 Super Tucano akan mengisi Pangkalan TNI AU Abdurahman Saleh, Malang, Jawa Timur.

“Pengiriman pesawat Super Tucano dilakukan

Karang Unarang Ambalat Hingga Scarborough

Kasus sengketa Karang Scarborough antara Filipina dengan China harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Sengketa ini mirip sengketa Karang Unarang-Ambalat, antara Indonesia dengan Malaysia.

Scarborough shoal mengandung cadangan energi yang besar, sama seperti karang Unarang Ambalat. Diperkirakan potensi gas alam di Karang Scarborough Laut China Selatan, sekitar 7.500 kilometer kubik atau 266 triliun kaki kubik.

Karang Scarborough Laut China Selatan

Filipina yang merupakan negara

Dislokasi Pesawat Intai RQ-4 Global Hawk di Cocos Island

Perkembangan Situasi Kawasan Laut China Selatan

Sebagai kelanjutan pertemuan antara Presiden AS, Barack Obama dengan PM Australia, Julia Gillard pada bulan Desember 2011, tentang rencana penempatan 2.500 Marinir AS di Darwin, yang akan melakukan latihan di Australian Defence Force Bradshaw dan pusat latihan di Gunung Bundy, Northern Territory. Selain itu, ekspansi besar lainnya adalah rencana penggunaan Pulau Karang (Atol) Cocos Island untuk dislokasi pesawat intai tak berawak (UAV) AS.

Rencana pembangunan pangkalan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) tersebut merupakan bagian strategi Global AS di kawasan Asia Tenggara dan Laut China Selatan. Untuk tingkat hubungan dan kerjasama militer yang tinggi AS mengadakan kerjasama dengan Singapura, Filipina dan Australia. Sementara untuk tingkat yang lebih

KOMPENSASI BOEING

Boeing berniat beri kompensasi kepada Indonesia

JAKARTA. Perusahaan pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing Company akhirnya setuju memberi kompensasi offset kepada Pemerintah Indonesia. Kepastian ini disampaikan Dino Patty Djalal, Duta Besar Indonesia untuk AS.

“Boeing memberi offset kepada Indonesia setelah bertahun-tahun kami perjuangkan” ujar Dino di Jakarta, Rabu (9/5).

Offset merupakan praktik pemberian kompensasi oleh industri asing, sebagai persyaratan dari suatu negara ketika melakukan pembelian produk. Boeing berikan kompensasi karena banyak maskapai penerbangan Indonesia dan militer Indonesia membeli pesawat milik Boeing.

Diantaranya, pembelian pesawat sipil B737-800NG oleh maskapai Garuda Indonesia dan pembelian B737-900ER, B737-Max oleh Lion Air yang jumlahnya lebih dari US $ 20 miliar. Selain itu, juga ada pembelian pesawat F-16 dan helikopter Apache oleh TNI-AU.

Bentuk kompensasi offset bermacam-macam, biasanya ditentukan oleh negara pembeli produk. Biasanya offset dipakai untuk mengembangkan industri domestik negara pembeli, transfer teknologi, memajukan investasi dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Berkaitan dengan bentuk kompensasi itu, pemegang saham di bidang transportasi udara sedang merumuskannya hari ini.

Dalam rapat perumusan itu, dihadiri oleh Dino, Sekretaris Jenderal Kemhub, Ikhsan Tatang, perwakilan dari Garuda Maintenance Facility (GMF), Garuda Indonesia, Lion Air, BPPT, PT DI, PT Len, PT Pindad, Susi Air, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian.

“Nanti akan dibentuk tim kecil oleh Dirjen Perhubungan Udara guna merumuskan apa-apa saja kompensasi yang akan kami ajukan,” ujar Ikhsan Tatang. Nantinya, Dirjen Perhubungan Udara akan menentukan besarnya dana dan alokasi kebutuhan yang akan diberikan oleh pihak Boeing.

Sumber : Kontan

Cina Berniat Hibahkan Alutsista kepada Indonesia

AP/Xinhua, Ma Xiaocheng

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hartind Asrin mengatakan saat ini belum ada bantuan atau hibah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negeri Cina kepada Indonesia.

"Tetapi Cina sudah merencanakan (untuk) memberi bantuan (alustsista)," kata Hartind di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2012, malam. Namun, ia belum mengetahui persis bentuk hibah alutsista yang akan diberikan Cina.

Menurut Hartind, saat ini petinggi-petinggi negeri tirai bambu masih melakukan berbagai kunjungan ke Indonesia untuk mengetahui kebutuhan alutsista di Indonesia. "Kira-kira apa yang diawasi dan apa yang perlu dibantu," ujar dia.

Jika Cina setuju menghibahkan alutsista, Hartind mengatakan bantuan dalam bentuk kapal patroli akan sangat berguna bagi Indonesia. "Kapal patroli kita masih kurang. (Padahal) dua per tiga wilayah kan laut," ucapnya. "Tetapi belum diputuskan pemerintah."

Atas niat Cina menghibahkan alutsistanya, Hartind menguraikan pemerintah menyambut dengan positif. "(Pemerintah) menerima. Prinsipnya kan politik bebas aktif," kata dia.

Bagi Indonesia, hibah alutsista dari negara lain bukan hal asing. Saat ini Indonesia tengah menunggu kedatangan 24 unit pesawat tempur jenis F-16 hasil hibah dari Amerika Serikat. Kedatangan 24 pesawat tempur itu akan dilakukan secara bertahap mulai pertengahan 2014 mendatang.

Sumber : Tempo

Pemerintah Diminta Segera Bentuk Badan Penjaga Pantai dan Laut

Jurnas.com | PEMERINTAH harus segera membentuk Sea and Coast Guard (Badan Penjaga Pantai dan laut). Badan tunggal di bidang penegakan peraturan perundang-undangan di laut ini merupakan amanat UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun hingga kini badan tersebut belum terbentuk.

“Belum terbentuknya badan tersebut menambah biaya operasional bagi perusahaan pelayaran nasional. Selain itu membutuhkan waktu yang lama untuk pemeriksaan kapal niaga karena tidak dilakukan secara terkoordinasi melainkan terpisah antarinstansi,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (Indonesian National Shiponers’ Association atau INSA), Carmelita Hartoto, di Jakarta, Selasa (8/5).

Menurut Carmelita, UU Pelayaran telah berusia empat tahun pada 7 Mei 2012. Namun PP sebagai amanat UU Pelayaran

Menhan: TNI AL Memang Butuh Kapal Fregat

Jurnas.com | PENOLAKAN Brunei dan Vietnam untuk membeli kapal tempur jenis "Multi Role Light Fregat" (MRLF) bukan alasan bagi Indonesia untuk juga menolak kapal fregat tersebut. "Alasan penolakan negara itu belum tentu menjadi alasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPN Veteran Jatim di Surabaya, Rabu.

Sebelumnya, DPR menolak rencana TNI AL untuk membeli Kapal fregat tersebut dengan alasan Brunei dan Vietnam menolaknya. Saat ini, DPR dan TNI AL sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis "Multi Role Light Fregat" (MRLF) di pabriknya di Inggris.

Menhan menyatakan, TNI AL memang meminta pembelian kapal fregat itu, karena peralatannya sangat modern. "Bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan serangan udara," katanya.

Menurut Menhan, bila kapal fregat itu sudah dibeli, tetap harus melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli. Tapi di sisi lain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaan kapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak mau membayar. Namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei ke Arbitase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Soeparno, mengatakan, TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan laut Indonesia. Soal masalah teknis kapal perang ini, ia memersilakan DPR menyiapkan tim teknis untuk mengetes kapal. "Kata orang, kalau tidak percaya silakan dicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi DPR RI pada beberapa waktu lalu.

Sumber : Jurnas

Alutsista

AS Beri 12 Radar Cuma-Cuma untuk Indonesia

Pemberian itu dipastikan tidak akan mengganggu kedaulatan NKRI. Pasalnya, di balik pemberian itu hanya berupa alat, bukan dengan operatornya.

Pemberian 12 radar secara cuma-cuma itu tak ada tendensi apapun. (Sumber foto : alutsista.blogspot.com)

Jakarta, PelitaOnline - AMERIKA Serikat membantu kelautan Indonesia dengan memberi 12 radar kepada Pemerintah Indonesia. Radar ini dipasang sebagai sistem pengamanan laut dan pengawasan kapal maritim,

Indonesia kaji sistem industri pertahanan elektronika dengan China

Beijing (ANTARA News) - Indonesia hingga kini masih mengkaji kerja sama sistem industri pertahanan elektronika yang ditawarkan China yakni Defence Electonics Complex of Indonesia (DECI).

"Hingga kini masih terus dikaji dan dibahas di Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan nasional terkait," kata Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI untuk China dan Mongolia, Suryamargono ketika

Ambalat Diusik, Indonesia Tak Akan Tinggal Diam

Agung Kuncahya B. / Jurnal Nasional
Malaysia mengklaim Ambalat hanya dari Peta yang mereka buat sendiri pada 1979.

Jurnas.com | PEMERINTAH melalui Kementerian Pertahanan menyatakan tak akan tinggal diam jika Malaysia kembali mengusik wilayah Indonesia termasuk Ambalat. Dalam peta United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Ambalat diakui dunia masuk ke dalam wilayah Indonesia.

“Berdasarkan Peta UNCLOS 1982, lokasi Ambalat ada

Perang Dunia II

Mengenang 70 Tahun Serangan Doolittle

navsource.org/Naval History & Heritage Command

Barisan pesawat pengebom B-25 Mitchell di atas geladak kapal induk USS Hornet (CV-8) dalam persiapan Serangan Doolittle, April 1942.

ALAMEDA, KOMPAS.com — Tujuh puluh tahun silam, hanya beberapa bulan setelah serangan Jepang terhadap pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, moral rakyat dan prajurit AS sedang berada pada titik terendah.

Lalu, seorang perwira penerbang Angkatan Darat AS memiliki ide gila, yakni menerbangkan pesawat pengebom dari kapal induk di tengah Samudra Pasifik untuk melakukan serangan balasan ke daratan utama Jepang.

Perwira tersebut bernama Letnan Kolonel James Harold "Jimmy" Doolittle, dan serangan yang kemudian terbukti sukses itu dinamakan Serangan Doolittle (Doolittle Raid). Di dunia populer, serangan tersebut digambarkan dalam film Pearl Harbor (2001) garapan sutradara Michael Bay serta dibintangi oleh Ben Affleck, Josh Hartnett, dan Kate Beckinsale.

Akhir pekan lalu, para veteran pelaku serangan tersebut yang masih hidup mengenang kembali misi nekat itu. Dari 80 penerbang yang terlibat dalam misi serangan tersebut, tinggal tersisa tiga orang yang masih hidup, yakni Edward Saylor, Thomas Griffin, dan David Thatcher.

Tiga veteran Perang Dunia II yang kini sudah berusia 90-an tahun itu, Sabtu (5/5/2012), berkumpul di Museum Kapal Induk USS Hornet, kapal dengan nama yang sama dengan kapal tempat pesawat-pesawat mereka dulu lepas landas di Alameda, dekat San Francisco, California, AS.

Cucu Doolittle, Jonna Doolittle Hoppes, dua mantan perwira di kapal induk USS Hornet yang asli, serta seorang perwira militer China yang pada waktu mudanya pernah menyelamatkan pilot-pilot AS dalam Serangan Doolittle turut hadir dalam perayaan 70 tahun serangan tersebut.

Saylor mengisahkan bagaimana seluruh awak pesawat Serangan Doolittle dipaksa tinggal landas dari geladak kapal induk USS Hornet (CV-8) yang sempit di tengah hujan dan angin kencang serta di titik yang berjarak lebih jauh dari Jepang dari yang semula direncanakan pada 18 April 1942.

Misi mereka waktu itu

Brasil dan Turki Tingkatkan Kerja Sama Militer

zonamilitar Pesawat Super Tocano buatan Embraer, Brasil

SAO PAULO, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Brasil dan Turki, Senin (7/5/2012), berjanji untuk meningkatkan kerja sama militer dan transfer teknologi di antara kedua

Pemimpin Amerika Latin Bernyali Tinggi

LA PAZ, KOMPAS.com - Kita sudah paham tentang kritikan-kritikan gencar Presiden Venezuela Hugo Chavez pada dominasi AS di benua Amerika Latin. Juga sudah tak asing lagi penolakan mantan Presiden Brazil, Lula Inacio da Silva pada tatanan dunia yang dianggap tidak adil.

Ini menambah daftar pemimpin Amerika Latin yang memberontak hegemoni AS dan Barat. Fidel Castro, mantan Presiden Kuba adalah figur yang terkenal soal ini.

Pada April 2012 lalu, Presiden Argentina Cristina Fernandez menambah daftar pemimpin yang melakukan perlawanan itu. Cristina menasionalisasi YPF, korporasi penguasa bisnis minyak dan gas yang dimiliki Repsol, korporasi milik Spanyol.

YPF, mirip seperti Pertamina di Indonesia, didirikan pada tahun 1922. Namun YPF diswastakan pada tahun 1993

China Antisipasi Eskalasi Konflik dengan Filipina

BBC Laut China Selatan

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China menyatakan siap menghadapi setiap kemungkinan yang akan dilakukan Filipina, seiring eskalasi konflik wilayah di Pulau Huangyan, di Laut China Selatan.

Wakil Menteri Luar Negeri China, Fu Ying, dalam keterangan pers tertulisnya di Beijing, Selasa (8/5/20120, menyatakan pihaknya telah memanggil perwakilan Pemerintah Filipina untuk China, Alex Chu, Senin. Pemangggilan itu merupakan yang ketiga kalinya sejak insiden "pelanggaran wilayah" oleh nelayan Filipina di Pulau Huangyan, wilayah Laut China Selatan, pada 10 April 2012.

Dalam pertemuan itu, Fu Ying

Senjata Pamungkas

Rusia Baru Akan Miliki ICBM Generasi Baru Setelah 2022

Rudal balistik antarbenua (ICBM) berhululedak nuklir R-36M2 Voyevoda (SS-18 Satan) milik Rusia.

MOSKWA, KOMPAS.com - Rusia membutuhkan waktu sedikitnya 10 tahun untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) generasi baru, yang memanfaatkan bahan bakar cair. Rudal tipe baru ini dirancang khusus, untuk menaklukkan sistem perisai rudal yang sedang digelar AS di Eropa.

Pihak militer Rusia pertama kali menyebutkan kemungkinan pengembangan ICBM baru itu pada 2009,

Komisi I Minta Tank Leopard Dipermurah

Tank Leopard

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pemerintah Jerman agar harga tank Leopard dipermurah atau sama seperti harga yang ditawarkan pemerintah Belanda. Permintaan itu disampaikan oleh rombongan Komisi I DPR ketika melakukan kunjungan kerja ke Jerman beberapa waktu lalu.

"Dalam pertemuan dengan Kementerian Ekonomi (Jerman), disampaikan sekiranya

Penjualan Tank Leopard ke Indonesia Nyaris Tuntas

modelbrouwers Tank Leopard

DEN HAAG, KOMPAS.com — Dua media Belanda, Mediawatch dan harian De Volkskrant, menyorot keputusan kabinet demisioner untuk menjual tank bekas jenis Leopard ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan Pemerintah Belanda pada harian De Volkskrant, yang juga menjadi rujukan Mediawatch, sebagiamana dilaporkan Radio Nederland, Selasa (8/5/2012).

Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidak mendukung transaksi ini. Akan tetapi, atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen, akhirnya setuju juga.