Mengapa Membeli UAV Heron Israel ?

UAV Heron TP

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedikit kesal dengan rencana Kementerian Pertahanan yang hendak membeli satu skuadron pesawat UAV Aerospace Industries (IAI) buatan Israel.

“Kami menyayangkan rencana pembelian UAV tersebut. UAV BPPT Wulung sangat canggih, dilengkapi kamera pengintai yang dapat merekam wilayah yang diamati”, ujar Kepala Program UAV BPPT, Joko Purwono di Jakarta 4 Mei 2012.

BPPT mengaku pengembangan pesawat udara nir awak UAV mereka, terkendala komitmen dan dukungan pemerintah.

Mari kita kaji, seperti apa kecanggihan UAV BPPT, sehingga TNI tidak perlu membeli UAV Heron atau Eitan Israel.

UAV BPPT
Saat ini UAV BPPT baru mampu terbang sejauh 51 kilometer dari pusat kontrol. Target ke depan BPPT, UAV itu mampu terbang dengan jarak 200 kilometer dari ruang kendali. “Nantinya UAV ini sangat efektif jika digunakan di daerah perbatasan,” ujar Joko Purwono.

Coba kita lihat spesifikasi UAV BPPT.

UAV Wulung BPPT

Wulung: Bentangan sayap 6,36 meter, panjang 4,32 m, tinggi 1,32 m dan berat take off 120 Kg. UAV Wulung diklaim BPPT cocok untuk misi pemantauan high altitude, seperti: pemotretan udara pada area sangat luas, pengukuran karakteristik atmosfer, dan pemantauan kebocoran kabel listrik tegangan tinggi.

Gagak: Bentangan sayap 6,93 meter, panjang 4,38 m, tinggi 1,12 m dan berat take off 120 kg. UAV Gagak diklaim cocok untuk misi pemotretan udara pada jangkauan luas.

UAV Gagak BPPT

Pelatuk: Bentang sayap 6,92 meter, panjang 4,38 m, tinggi 1,21 m dan berat maksimal 120 kg. Mesin menggunakan single engine 24 Hp, body dari material komposit/fiberglass dan mampu membawa beban 20 kg. UAV Pelatuk diklaim cocok untuk pemotretan area kecil, pengintaian jarak dekat, pemantauan hutan dan pemantauan laut-pantai.

UAV Pelatuk BPPT

Kalau dilihat dari ukuran panjang, lebar dan beratnya, maka ketiga UAV BPPT ini nyaris sama. Semoga UAV BPPT, tidak berbeda hanya di warna cat atau lensanya saja.

Dibandingkan dengan UAV Smart Eagle II PT. Aviator Teknologi Indonesia saja, UAV BPPT masih kalah. Smart Eagle II mampu terbang 150 km atau 300 mm pulang-pergi.

UAV Smart Eagle PT. Aviator Teknologi Indonesia

Selain itu, dari informasi yang beredar saat ini, kemampuan UAV BPPT baru sebatas merekam gambar. UAV harus mendarat terlebih dahulu, untuk memindahkan data ke monitor ground support. Hal ini terkait bobot UAV BPPT seberat 120 Kg, yang hanya mampu mengangkut beban 20 Kg. Tidak banyak yang bisa diinstal untuk payload 20 Kg.

Sementara militer membutuhkan rekaman gambar UAV yang bisa ditransmisikan secara real time, termasuk kordinat dan IR imaging/ Thermal. Enskripsi data juga harus ketat.

Coba bandingkan dengan UAV Heron TP atau Eitan yang hendak dibeli TNI. UAV Heron memiliki bobot 5 ton, sementara UAV Eitan 4,5 Ton. Kedua UAV tersebut mamapu mengangkut munisi seberat 1 ton. Eitan dan Heron memiliki lebar sayap 26 meter, serta panjang 14 meter. Eitan mampu terbang 24 jam siang dan malam, serta dilengkapi radar canggih dan anti jamming.

Sekarang mari kita lihat ground station UAV Eitan/ Heron di bawah ini.

Ground Station UAV Heron

Dan gambar di bawah ini adalah ground station UAV BPPT.

Ground Station UAV BPPT

Material UAV BPPT juga masih menggunakan fiberglass, bukan CFRP. Fiberglass memiliki stiffness yang rendah, lebih rendah dari aluminum. Kekuatannya juga tidak lebih baik dari aluminum.

Fiberglass tidak cocok menjadi bahan utama airframe, meskipun fiberglass lebih ekonomis. Akibatnya airframe UAV BPPT belum maksimal karena terlalu berat dan kurang kuat, sehingga mempengaruhi performance pesawat.

Belum lagi UAV BPPT masih menggunakan gelombang biasa, sehingga mudah disadap lawan. Drone Sentinel milik AS yang demikian canggih masih bisa disadap Iran untuk dipandu turun ke negara Ahmadinejad.

Ada apa BPPT ?
Tentu tidak fair membandingkan UAV BPPT dengan UAV Israel, karena berbeda kelas. Oleh karenanya BPPT tidak selayaknya mengeluhkan pembelian UAV oleh pihak TNI.

Kemampuan UAV BPPT saat ini, tampaknya baru bisa digunakan untuk keperluan: SAR, pembalakan liar, pencarian spot kebakaran hutan, patroli NTMC serta survey dan pemetaan Departemen Kehutanan.

BPPT selama ini didisain bukan untuk manufacturing, tetapi hanya untuk riset semata. Hal ini menjebak BPPT menjadi lembaga sebatas riset dan tidak melakukan tes market dengan menawarkan produknya ke pasar bebas.

Jika berorientasi pasar, BPPT mau tidak mau akan dituntut melakukan riset tambahan untuk menekan biaya serta meningkatkan reliability produk. BPPT harus bisa memberikan jaminan purna jual dan perawatan. Mereka harus sampai pada tahapan bagaimana membuat sebuah produk dan memperbaikinya dengan cepat, jika mengalami kerusakan. Konsekuensinya riset lanjutan membutuhkan dana yang lebih besar dari dana riset prototype.

UAV BPPT harus dikasih kesempatan untuk digunakan di dalam negeri, dengan syarat memenuhi unsur purna jual. Senjata SS1 Pindad bisa menjadi senjata membanggakan SS2 V4, karena diberi kesempatan digunakan oleh TNI. Kelemahan senjata itu akhirnya ditemukan dan terus diperbaiki.

Pasukan TNI dengan unit unit kecil, terkadang membutuhkan UAV ukuran kecil dan kalau perlu langsung dibuang, dalam menjalankan sebuah operasi khusus.

Akan tetapi BPPT juga tidak bisa dimanja karena yang menampung produk BPPT, bukan lembaga tempat penampungan barang buruk.

Sekarang kita lihat berapa dana yang disiapkan pemerintah untuk proyek UAV:

“PENGUMUMAN PELELANGAN TERBATAS No: PENG/01/V/PPBJ/2012″
Panitia Pengadaan barang/jasa Subdismatsus Dislitbangad, mengadakan Pelelangan, dengan:
1.Nama Kegiatan: Pengembangan Rancang Bangun Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Multi Guna (Pilot Project).
2. Perkiraan Nilai Anggaran:
a. Belanja Barang : Rp. 100.000.000,-
b. Belanja Modal : Rp. 2.488.659.000,-

Weleh….weleh…disuruh membuat UAV canggih menandingi UAV Heron Israel, tetapi dananya hanya Rp 2,6 Miliar ?….

Lebih aneh lagi mengapa masih dilakukan tender membuat UAV. Lebih baik dana tersebut untuk meningkatkan kualits UAV yang sudah ada. (Jkgr)

Sumber : Jakarta Greater